Twitter akan Jalin Kemitraan dengan Pemerintah untuk Menangani Bencana Alam
Insaf Albert Tarigan – 20 Oktober 2014 10:50 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai negara yang dikelilingi cincin api atau ring of fire, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Ketika bencana melanda, kita membutuhkan sistem informasi yang cepat dan mudah diakses untuk melakukan pertolongan gawat darurat dan menggalang bantuan bagi para korban.
Ini bukan perkara mudah, namun berterima kasihlah kepada platform Twitter yang di beberapa negara sudah terbukti ampuh menjadi andalan dalam situasi darurat bencana. Ketika terjadi gempa bumi dan tsunami yang memicu bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang tahun 2011, Twitter berperan penting untuk menyebarkan informasi kepada warga yang berpotensi menjadi korban.
Kemitraan semacam ini akan diterapkan Twitter saat mereka membuka kantor perwakilannya di Indonesia dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Vice President of Global Public Policy di Twitter, Colin Crowell saat berbincang dengan sejumlah jurnalis Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami ingin bekerja sama dengan tim penanganan bencana di sini untuk mengajari mereka bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bermitra dalam situasi darurat dan penanganan bencana,” kata Crowell di Hotel Mulia, Jakarta.
Sebagai perusahaan, kata Crowell, Twitter tak hanya menganggap Indonesia sebagai pasar untuk mengeruk keuntungan. Mereka juga menjalankan kewajiban CSR melalui kerja sama dengan pemerintah atau lembaga non-pemerintah.
Praktik semacam ini sudah diterapkan Twitter di banyak negara. Selain Jepang, Twitter juga pernah membantu penanganan bencana angin topan Haiyan di Filipina tahun lalu.
Seperti perusahaan lain, bagian Public Policy di kantor Twitter Indonesia akan bertugas untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah, regulator, untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.
Sejauh ini, mereka mengaku tak menemui kesulitan berarti. “Sebagian besar syarat yang diminta pemerintah sebenarnya telah termaktub dalam Policy Rules kami,” kata Crowell.
Namun, kata Crowell proses negosiasi dengan pemerintah masih tertunda karena menunggu pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.
ABE
